Foto:Kepala Kampong lae ikan Suryadi. (Ist)
SUBULUSSALAM (GAYOExpost.com)- Kepala Kampong Lae Ikan, Suryadi, menyampaikan klarifikasi terkait pemberhentian Sabarianto Berutu dari jabatan Kepala Dusun Patetah, Kampong Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan alasan pemberhentian yang tertuang dalam Keputusan Kepala Kampong Lae Ikan Nomor 141/20/SK-LI/I/2026 tertanggal 13 November 2026.
Suryadi menegaskan, alasan pemberhentian tersebut adalah karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampong, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong.
Persyaratan yang tidak dipenuhi tersebut adalah kewajiban berdomisili di Kampong Lae Ikan.
Sabarianto Berutu diangkat pada masa Penjabat Kepala Kampong Budi Karmantrioni. Berdasarkan data Pemerintah Kampong, hingga saat ini yang bersangkutan tidak berdomisili di Kampong Lae Ikan.
Sejak Kepala Kampong definitif dilantik pada 27 Oktober 2026, yang bersangkutan tidak tercatat hadir dan tidak pernah melaksanakan tugas di Kantor Kepala Kampong Lae Ikan.
Alasannya jelas, bukan mengada-ada. Perangkat kampong wajib berdomisili di kampong tempat dia bertugas. Kalau tidak berdomisili, bagaimana mau melayani masyarakat Dusun Patetah, tegas Suryadi, Jumat (20/11/2026).
Suryadi menjelaskan, pemberhentian ini bukan didasarkan pada pelanggaran disiplin yang memerlukan surat peringatan berjenjang. Pemberhentian ini didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat administrasi berupa domisili.
Terkait mekanisme Camat, Suryadi menyampaikan secara terbuka bahwa Pemerintah Kampong Lae Ikan telah melakukan konsultasi dengan Camat Penanggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (7) Perwal Nomor 6 Tahun 2022.
Dalam konsultasi tersebut, Camat telah memberikan dukungan secara lisan untuk dilakukan penertiban. Adapun rekomendasi tertulis dari Camat saat ini masih dalam proses penerbitan.
Pemerintah Kampong Lae Ikan akan menyesuaikan dan menyempurnakan administrasi SK setelah rekomendasi tertulis tersebut diterbitkan, agar seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) dan ayat (8) Perwal Nomor 6 Tahun 2022.
Prinsip kami, substansinya sudah jelas, yaitu domisili tidak dipenuhi. Untuk administrasi, kami ikuti proses yang berlaku. Begitu rekomendasi tertulis terbit, kami lengkapi. Kami tidak akan mengklaim sesuatu yang belum ada, ujar Suryadi.
Pemerintah Kampong Lae Ikan menyatakan terbuka untuk diverifikasi. Dokumen yang dimiliki meliputi data domisili, daftar hadir perangkat, dan bukti konsultasi dengan Camat Penanggalan.
Suryadi berharap, melalui klarifikasi ini, persoalan ini dapat diketahui masyarakat secara utuh dan terang, sehingga masyarakat tidak hanya mendengar dari satu pihak saja.
Pewarta : Joni Bancin
