Hutan Jadi Sumber Ekonomi, Bener Meriah Dapat Dukungan Pengembangan 19 KUPS. (Ist)
REDELONG – GAYOExpost.com – Potensi hutan Bener Meriah mulai diarahkan menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat. Hal itu terlihat saat Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar bersama sejumlah pihak meninjau langsung hasil alam yang dikembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Kegiatan tersebut melibatkan WRI, GGGI, BDLH, Dirjen PUPS Kementerian Lingkungan Hidup, BPSKL Medan, Kepala DLHK Aceh, Wakil Wali Kota Sabang, perwakilan Aceh Besar serta Plt Sekda Aceh Tengah.
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung potensi hasil hutan sekaligus pengembangan usaha masyarakat melalui program perhutanan sosial.
Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar menyebut kegiatan tersebut luar biasa karena dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.
“Ini luar biasa. Mudah-mudahan langkah awal agar di Bener Meriah betul-betul ada arboretum. Kalau negara lain kehilangan varietas kopi, bisa mengambilnya dari Bener Meriah,” ujar Tagore.
Ia juga berharap adanya perluasan lahan yang telah dikembangkan serta dukungan terhadap petani kopi dan 19 KUPS yang mendapat bantuan.
Tagore menegaskan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mendukung penuh keberlanjutan program tersebut.
“Kami sangat berterima kasih atas program dan bantuan yang begitu banyak. Harapannya ini harus diteruskan,” katanya.
Sementara itu, Kepala DLHK Aceh Hanan mengatakan pemerintah Aceh mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, program perhutanan sosial diterima empat wilayah, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Besar dan Kota Sabang, dengan total 19 KUPS.
“Kegiatan seperti inilah wujud nyata bahwa hutan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Harapan kami bisa memperbaiki ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan,” ujar Hanan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PPDLH, Survey Jir Ai, Kementerian Kehutanan serta WRI yang menjadi lembaga perantara penyaluran dukungan kepada masyarakat.
Dari PPDLH Pusat turut memberikan apresiasi kepada Bupati Bener Meriah yang mengikuti kegiatan hingga setengah hari.
“Saya salut dengan Bapak Bupati. Baru kali ini saya bertemu dengan bupati yang mengikuti acara mewakili masyarakat hingga setengah hari,” ujarnya.
PPDLH juga menyatakan akan bersama-sama mencari sumber pendanaan baru di luar APBN dan APBD untuk mendukung keberlanjutan program.
Sementara itu, Senior Manager WRI Sumatra Rahmat Hidayat mengatakan WRI telah memasuki tahun keenam berkontribusi di Aceh. Salah satu fokusnya adalah memperkuat masyarakat sekitar kawasan hutan agar mendapatkan akses legal melalui perhutanan sosial.
Menurut Rahmat, WRI tidak hanya membantu proses perizinan, tetapi juga memperkuat kelembagaan, memberikan pelatihan, mengembangkan produk, membuka akses pasar serta meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Untuk Bener Meriah, WRI mendukung tiga kelompok perhutanan sosial dengan lima kelompok usaha,” kata Rahmat.
Dukungan tersebut mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan ekonomi produktif, pengembangan produk hingga mempertemukan kelompok usaha dengan para pihak yang dapat mendukung pemasaran dan pengembangannya.
Rahmat menyebutkan total anggaran dukungan untuk KUPS mencapai Rp17,5 miliar, dengan besaran berbeda sesuai kebutuhan masing-masing kelompok.
Program tersebut juga diarahkan untuk membangun skema pendanaan campuran, mulai dari APBN, APBD, CSR, perbankan hingga sumber pendanaan lainnya.
Dengan penguatan kelembagaan dan ekonomi masyarakat, perhutanan sosial diharapkan tidak hanya menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga mampu menjadikan hasil hutan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat Bener Meriah.