Foto:Perwakilan Yayasan Gizi Mutiara Indah, Lukman Hakim. (Ist)
BANDA ACEH (GAYOExpost. com) – Yayasan Gizi Mutiara Indah menilai wacana Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia melibatkan kantin sekolah dalam pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat.
Perwakilan Yayasan Gizi Mutiara Indah, Lukman Hakim, mengatakan kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan tujuan dan komitmen awal BGN serta berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru.
“Tentu ini tidak sesuai dengan tujuan dan komitmen dari BGN itu sendiri, dan akan banyak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Segala sesuatu yang sudah berjalan sejauh ini tentu akan ditata ulang kembali jika wacana tersebut dijalankan,” ungkap Lukman, Kamis (10/9/2026).
Ia menyebutkan, terdapat sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian apabila wacana pelibatan kantin sekolah tersebut benar-benar diterapkan. Salah satunya terkait pemenuhan standar keamanan pangan (food safety).
Menurut Lukman, mayoritas kantin sekolah belum memiliki infrastruktur dapur berstandar industri, sertifikasi laik higienis sanitasi, maupun fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) yang memadai.
“Yang kedua, kesulitan dalam pengawasan standar mutu dan presisi gizi mengingat kantin sekolah terfragmentasi dengan kapasitas SDM yang bervariasi. Pengawasan kualitas secara real-time akan sulit dilakukan. Hal ini berisiko menciptakan ketimpangan kualitas dan porsi gizi antarsekolah,” jelasnya.
Lukman juga menyoroti aktivitas memasak skala besar di lingkungan sekolah yang dinilai berpotensi mengganggu proses belajar-mengajar.
Selain itu, ketidaksiapan pengelolaan limbah dan operasional sekolah juga menjadi perhatian. Kebisingan, peningkatan arus lalu lintas bahan baku, serta peningkatan volume limbah organik dinilai berpotensi mencemari lingkungan sekolah apabila tidak dikelola secara sistematis.
Lebih lanjut, Lukman mengatakan wacana tersebut juga dapat memengaruhi proses, sistem, dan manfaat yang selama ini telah dirasakan jutaan rakyat Indonesia.
“Terfragmentasinya rantai pasok bahan pangan lokal, pelibatan kantin secara mandiri akan menyebabkan pola pembelian bahan baku terpecah. Hal ini menyulitkan kontrol harga serta mengaburkan komitmen awal program MBG dalam menyerap hasil petani, peternak, dan nelayan lokal secara terintegrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, ekonomi masyarakat sekitar SPPG yang sebelumnya telah tertopang melalui program MBG, baik sebagai relawan maupun penyalur bahan baku hasil panen, dikhawatirkan berkurang signifikan jika pelibatan kantin sekolah diterapkan.
Karena itu, Lukman berharap BGN lebih memfokuskan pembenahan dan perbaikan terhadap program yang telah berjalan.
“Dapur SPPG kan sudah menjadi pembuka dasar program nasional ini, banyak yang sudah berkontribusi dalam mendukung dan mensukseskannya. Harapan saya mari sama-sama kita benahi dapur-dapur ini dan terus kita kawal serta pastikan kualitasnya agar bisa berjalan dengan baik tanpa ada kekurangan apapun,” tutup Lukman Hakim.