Foto:Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Youth Againts Coruption (YAC). Ikhlas Hairi. (Ist)
Redelong (GAYOExpost.com)– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Youth Againts Coruption (YAC) menilai proses validasi dan verifikasi data korban bencana di Kabupaten Bener Meriah masih bermasalah dan perlu segera dibenahi.
Melalui Divisi Investigasi, Ikhlas Hairi mengungkapkan bahwa pendataan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU-PKP) dinilai belum tertata dengan baik dan masih ditemukan berbagai kekeliruan.
Karena itu, YAC meminta Bupati Bener Meriah untuk menegur sekaligus mengevaluasi kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU-PKP yang dianggap lalai dalam memastikan keakuratan data korban bencana.
“Kami menemukan sejumlah kekeliruan dalam penginputan data korban. Hal ini tentu berdampak pada keseriusan pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana di Bener Meriah,” kata Ikhlas, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, laporan yang diterima YAC menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam proses pendataan. Beberapa rumah warga yang mengalami kerusakan berat justru tidak tercantum sebagai penerima bantuan.
Sebaliknya, terdapat bangunan yang hanya berupa tempat usaha atau rumah kebun justru masuk dalam daftar penerima bantuan.
“Data tersebut perlu dicrosscheck kembali. Di beberapa desa justru rumah kebun yang rusak masuk sebagai penerima bantuan, sementara rumah warga yang rusak parah tidak tercantum,” jelasnya.
Selain itu, YAC juga menemukan kesalahan dalam penginputan nama serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berdampak pada terhambatnya proses penyaluran bantuan kepada sejumlah korban.
“Kasus terbaru ada kesalahan pada nama dan NIK penerima. Ini tentu sangat tidak wajar,” tegasnya.
Tak hanya soal pendataan, Ikhlas juga menyoroti lambannya penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana, khususnya jembatan yang menjadi akses utama masyarakat.
Ia mencontohkan jembatan Wih Kanis yang sempat menjadi sorotan karena lama tidak diperbaiki hingga warga harus bergotong royong mengumpulkan dana untuk memperbaikinya.
“Setelah masyarakat patungan barulah ada tindakan nyata,” ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada jembatan penghubung Ramung Jaya–Buntul Kemumu yang hingga kini belum mendapat penanganan memadai, sehingga warga kembali membuka donasi untuk perbaikan.
Menurut Ikhlas, Plt Kadis PU-PKP seharusnya lebih responsif dalam memastikan akses jalan masyarakat dapat segera pulih setelah bencana.
“Masyarakat sampai harus patungan memperbaiki jalan merupakan tamparan keras bagi Dinas PU. Ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius,” katanya.
Atas berbagai persoalan tersebut, YAC mendesak Bupati Bener Meriah untuk memberikan teguran kepada Plt Kadis PU-PKP sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas terkait.