Sadra Munawar Nilai Bupati Tagore Alihkan Isu Dugaan Markup Bantuan Presiden : Jika Ada Oknum Wartawan Minta Uang, Laporkan

Foto:Sadra Munawar. (Ist) 

 

BENER MERIAH (GAYOExpost.com)- Sadra Munawar salah satu peserta aksi demo pada Kamis, 5 Maret 2026 kemarin menilai pernyataan Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar yang menyebutkan ada oknum wartawan meminta uang Rp 15 juta adalah pengalihan isu dugaan markup bantuan daging meugang senilai Rp 4,5 miliar dari Presiden Prabowo Subianto.

“Menurut saya pernyataan Tagore adalah bentuk pengalihan isu yang sedang kami perjuangan, ia menyebut ada oknum wartawan minta uang terkait dugaan markup bantuan presiden itu,” kata Sadra lewat keterangan tertulis yang diterima awak media, Jum’at, 6 Maret 2026.

READ  Polres Bener Meriah dan Brimob Evakuasi Warga Tiga Kampung Imbas Status Siaga Gunung Burni Telong

Namun demikian, jika ada oknum wartawan meminta uang terkait bantuan itu, kata Sadra, Bupati Tagore agar segera membuat laporan ke penegak hukum supaya tidak terjadi kegaduhan ditengah masyarakat atau dikalangan wartawan itu sendiri.

Selain itu, Sadra mengaku dirinya ikut aksi tersebut dengan tujuan menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan, terlepas dari ada oknum memanfaatkan situasi. Menurutnya, penyampaian aspirasi itu adalah hak sebagai warga negara.

READ  “Satresnarkoba Bener Meriah Gulung Dua Pengedar, Sita Hampir 1,7 Kg Ganja dalam Sehari”

“Saya menilai bupati Tagore ini seolah – olah orang yang menerima kritikan dengan bijak, padahal saya menduga dia paling anti kritik dan kerap reaktif,” tegasnya.

“Terkait isu berkembang yang keluar dari mulut bupati, segera laporkan ke polisi. Bupati jangan memperkeruh suasana. Karena kami juga tidak mau kepercayaan publik hilang soal tuntutan yang kami sampaikan dalam aksi kemarin,” sambung Sadra.

READ  Gudang Springbed dan Panglong di Bener Meriah Ludes Dilalap Api

Sementara itu, terkait Tagore ingin membuat laporan karena dirinya merasa difitnah soal tudingan markup bantuan daging meugang, Sadra mempersilahkan, karena menurutnya itu adalah haknya sebagai warga negara.

“Silahkan laporkan. Kita juga menduga adanya dugaan markup dalam bantuan ini, dan saya meminta Polda Aceh untuk segera melakukan penyelidikan terkait bantuan tersebut,” ujarnya.

Disamping itu, pihaknya akan tetap mengawal anggota DPRK Bener Meriah untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) sesuai tuntutan aksi demo yang dilakukan kemarin.