Teks foto:Tampak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat bersama Deputi I Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sumber Diadukcapil
Aceh Tengah, (GAYOExpost.com) — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat bersama Deputi I Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dr. Drs. Nurdin, M.Si, yang berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Tengah, Senin (20/04/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Tengah, Aulia Putra, S.STP, M.Si, bersama sejumlah pejabat terkait lainnya. Pertemuan ini membahas berbagai hal strategis, khususnya terkait sinkronisasi data kependudukan serta percepatan penanganan pasca bencana.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa data kependudukan di Aceh Tengah saat ini telah dinyatakan “clear and clean” tanpa adanya selisih data. Hal ini menjadi capaian penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan dan penetapan kebijakan berbasis data.
Selain itu, dilakukan juga pembahasan terkait penyelesaian Berita Acara (BNBA) yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Dengan rampungnya BNBA, proses selanjutnya akan memasuki tahap II, yaitu pelaksanaan program lanjutan seperti penyediaan hunian sementara (huntara) hingga hunian tetap (huntap) dan kemandirian masyarakat.
Dalam arahannya, Deputi I BNPP menekankan pentingnya verifikasi data lapangan secara cepat dan akurat agar proses percepatan penanganan dapat berjalan optimal. Termasuk di dalamnya verifikasi untuk pembangunan hunian tetap komunal yang menjadi salah satu solusi bagi masyarakat terdampak.
Lebih lanjut, target pembangunan hunian juga disampaikan, yakni sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) per lokasi, sehingga diharapkan proses relokasi dan pemulihan kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
Kehadiran Kadis Dukcapil Aceh Tengah dalam rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan dukungan data kependudukan yang valid dan terintegrasi, guna mendukung seluruh program percepatan yang sedang dijalankan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat.