Foto:Antoni.Dok.(ist)
SUBULUSSALAM (GAYOExpost.com) – Badan Legislasi (Banleg) DPRK Kota Subulussalam bersama Bappeda, BPKD, Inspektorat, dan Bagian Hukum Kota Subulussalam membahas Rancangan Qanun RPJMD Kota Subulussalam 2025–2029 di Gedung DPRK Subulussalam, Jumat (05/09/2025).
Pembahasan ini bertujuan memastikan seluruh janji politik Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam periode 2025–2030 terakomodir dalam dokumen RPJMD, serta menjadi prioritas pembangunan lima tahun ke depan.
Melalui siaran tertulisnya Antoni Angkat, SE, selaku Anggota Banleg DPRK Subulussalam menegaskan bahwa seluruh program dan visi misi kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah dimasukkan dalam RPJMD, khususnya fokus terhadap pengentasan defisit daerah yang kini hampir mencapai Rp259 miliar.
“Kami telah membahas strategi pembangunan Kota Subulussalam lima tahun ke depan. Semua janji politik Walikota dan Wakil Walikota sudah tercatat dalam RPJMD, terutama terkait upaya pengentasan defisit,” ungkap Antoni.
Antoni juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai strategi pelaksanaan program agar pengawalan publik berjalan maksimal.
Delapan Program Unggulan
- Peningkatan kualitas pendidikan dasar umum dan pendidikan dayah
- Pembangunan perguruan tinggi
- Pelayanan kesehatan gratis prima
- Nol defisit dan bebas hutang dalam tiga tahun kepemimpinan
- Program 2 In 1 (2 hektare kebun sawit untuk 1 kepala keluarga kurang mampu)
- Program 5 In 1 (5 hektare kebun sawit untuk 1 pondok pesantren/dayah)
- Pelayanan prima yang bersih di semua sektor
- Kota santri dan kota layak anak
22 Program Strategis
Mulai dari penghapusan defisit dan hutang daerah, pembayaran gaji serta TPP tepat waktu, penuntasan gaji aparatur kampong, hingga penyediaan rumah layak huni dan penguatan ketahanan pangan. Program ini juga menekankan ketersediaan obat di RSUD dan Puskesmas, penurunan stunting, IGD aktif 24 jam, hingga dukungan modal usaha UMKM.
Selain itu, terdapat program unggulan di sektor pendidikan dengan penyediaan guru penggerak, pembangunan sekolah/dayah tiap kecamatan, serta penguatan peran ulama dalam kebijakan.
Antoni menegaskan, DPRK memberi catatan agar seluruh program benar-benar dieksekusi dan disosialisasikan secara luas.
“Kami meminta pemerintah menjalankan 8 program unggulan dan 22 program strategis ini demi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga harus ikut mengawal pelaksanaannya,” tegasnya.
Fokus Pengentasan Defisit
Dalam pembahasan, Banleg dan Pemko Subulussalam menempatkan pengentasan defisit anggaran sebagai isu prioritas. Antoni menyebut targetnya adalah zero defisit dalam tiga tahun.
Komisi C DPRK bersama Bappeda dijadwalkan segera menggelar rapat lanjutan membahas langkah-langkah teknis mengatasi defisit.
“Salah satu strategi yakni mendorong pencapaian indikator kerja utama (IKU) dan indikator kerja daerah (IKD), sehingga kinerja pemerintah bisa maksimal,” tutup Antoni.
Pewarta: Joni Bancin